SEJARAH BAHTSUL MASAIL (TRADISI DISKUSI DIKALANGAN PESANTREN)




Dalam memutuskan sebuah hukum, bagaimana dimaklumi, NU mempunyai sebuah forum yang dinamakan bahtsul masail yang dikoordinasi oleh lembaga syuriah (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hokum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masail fiqhiyah (masalah fiqih) maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf (tarekat). Forum ini biasanya diikuti oleh Syuriah dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian (waqi’ah) yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada syuriah oleh organisasi ataupun perorangan. Masalah-masalah itu setelah diinventarisasi oleh Syuriah lalu diadakan skala prioritas pembahasannya dan kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi: dari ranting ke cabang, dari cabang ke wilayah, dari wilayah ke pengurus besar dan dari PB ke munas dan pada akhirnya ke muktamar.

Dari segi historis maupun operasionalitas, bahtsul masail NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan “berwawasan luas”. Dikatakan dinamis sebab persoalan (masail) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (trend) hokum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan “berwawasan luas” sebab dalam bahtsul masail tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk menunjukkan fenomena “sepakat dalam khilaf” ini adalah mengenai status hukum dalam bunga bank. Dalam memutuskan masalah krusial ini tidak pernah ada kesepakatan. Ada yang mengatakan halal, haram dan syubat. Itu terjadi sampai Muktamar NU tahun 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: halal, haram dan syubhat. Ini sebetulnya merupakan langkah antisipatif NU. Sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola secara professional. Orang pada akhirnya tidak bisa menghindar dari persoalan bank.

Secara historis forum bahtsul masail telah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima’ Nahdlatul Oelama). Dalam LINO, selain memuat hasil bahtsul masail juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis kemudian dtanggapi kiai lain, begitu seterusnya. Dokumentasi tentang LINO ini ada pada keluarga (alm) KH. Abdul Hamid, Kendal. Lewat LINO ini pula ayah saya (KH. Mahfud Salam) saat itu bertentangan dengan Kiai Murtadlo, Tuban mengenai hukum menerjemahkan khotbah ke dalam bahasa jawa atau Indonesia. Itu bukan berarti tukaran (konflik), tetapi hanya sebatas berbeda pendapat dan saling menghormati. Kiai Mahfudh memperbolehkan khotbah diterjemahkan sementara Kiai Murtadlo tidak. Sampai sekarang tradisi khotbah di daerah Tuban tidak ada yang diterjemahkan.

Bagaimanapun rumusan fiqih yang dikontruksikan ratusan tahun yang lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi politik dan kebudayaan sudah berbeda. Dan hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Jika hanya melulu berlandaskan pada rumusan teks, bagaimana jika ada hukum yang tidak ditemukan dalam rumusan tekstuan fiqh? Apakah harus mauquf (tidak menjawab)? Padahal memauqufkan persoalan hukum, hukumnya tidak boleh bagi ulama (fuqaha). Disinilah perlunya “fiqh baru” yang mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Dan untuk itu kita harus kembali ke manhaj yakni mengambil metodologi yang dipakai ulama dulu dan ushul fiqih serta qawa’id (kaidah-kaidah fiqh).

Ada satu contoh kecil. Suatu hari saya menitipkan barang kepada seorang yang dapat dipercaya dan kebetulan ia bukan Muslim. Pertanyaannya apakah boleh menitipkan barang kepada dia? Kan lucu kalau tidak boleh. Tentu tidak semua persoalan melibatkan non-Muslim dengan dalil demokrasi. Kalau mengenai urusan-urusan yang berkaitan dengan permasalahan umat Islam seperti penyusunan UU zakat tentu mereka tidak boleh dilibatkan, sebab bukan kompetensinya. Jadi, prinsipnya pada kata keadilan (kemaslahatan). Maka kalu ada fiqih-fiqih klasik yang tidak relevan atau tidak bermuara pada keadilan maka harus dibuat fiqih baru. Harus diingat bahwa yang namanya fiqih itu mesti ijtihady. Fiqih siyasah itu sendiri bukan sebatas kekuasaan tapi lebih pada kebijakan-kebijakan yang dapat menimbulkan kemaslahatan umum. Rasul sendiri pernah Berkata:”Antum a’lamu bi umuri dunyakum”. Artinya pada wilayah “non ibadah” semisal kepolitikan, umat islam diberi kebebasan penuh untuk merumuskan dasar-dasar politik yang adil dan egaliter sehingga bisa diterima semua pihak. Rumusan itu harus mengacu pada prinsip maqashid al-syari’ah  yang meliputi lima hal, yaitu (1) melindungi agama (hifzh al-din), (2) melindungi jiwa dan keselamatan fisik (hifzh al-nafs), (3) melindungi kelangsungan keturunan (hifzh al-nasl), (4) melindungi akal pikiran (hifzh al-‘aql), dan (5) melindungi harta benda (hifzh al-mal). Rumusan lima muqashid ini memberikan pemahaman bahwa Islam tidak mengkhususkan perannya hanya dalam penyembahan Tuhan dalam arti yang terbatas pada serangkaian perintah dan larangan yang tidak dapat secara langsung dipahami manfaatnya. Dalam kerangka pandangan ini, maka aspek kehidupan apapun yang melingkupi kehidupan manusia (kecuali yang bersifat ubudiyah murni) harus disikapi dengan meletakkan kemaslahatan sebagai bahan pertimbangan. Karena dengan hanya menjaga stabilitas kemaslahatan inilah tugas-tugas peribadatan dapat dilaksanakan dengan baik.
 
Sumber: Pengantar DR. KH. MA. Sahal Mahfudh dalam buku "Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010".
Previous
Next Post »
Thanks for your comment